Masyarakat diharapkan harus bisa bersiap untuk merealisasikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dan BBM. Akibat dari kenaikan harga BBM biasanya di ikutkan barang lain karena sangat terkait dengan ongkos transportasi. Sebelumnya harga BBM memang sudah mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Karena subsidi merupakan bagi kedua jenis BBM yang sangat besar.
Presiden Joki Widodo berkali-kali memberikan pernyataan bahwa angka subsidi dan dana kompensasi untuk BBM sudah sangat besar, terlebih lagi sudah mencapai lebih dari Rp.500 tahun ini. Angka tersebut jauh diatas anggaran subsidi BBM yang telah dialokasikan pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2022 sebesar Rp. 208,9 Triliun. Kenaikan BBM tampaknya dipilih agar APBN tidak ingin terus menanggung kenaikan beban subsidi.
Seiring dengan hal ini, upaya pembatasan BBM bersubsidi jenis Solar dan BBM jenis pertalite juga terus dilakukan. Revisi Peraturan Presiden (Perpres) No.191/2014 yang mengatur tentang penyediaan,pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Dari revisi peraturan tersebut mengenai jenis kenadaraan yang layak mendapatkan subsidi, itambah aturan lain yang belum terakomodasi sebelumnya.
Ihwal rencana kenaikan harga BBM ini disampaikan oleh Menteri Koordiator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Makassar, Jumat (19/8) lalu. Menurut Luhut, Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin pemerintah akan mempertahuan terus harga BBM dalam negeri yang termasuk murah dibanding negara lain. Menurutnya, disampaikan beberapa terkait kebijakan harga BBM sehingga kenaikan tersebut tidak dilakukan pada kuartal III/2022.
Sebelumnya, pada koferensi APBN 2022 telah disebutkan, bahwa saat ini pemerintah masih terus memberikan subsidi BBM jenis Pertalite dengan harga Rp.7.650/Liter, sangat jauh diatas harga ekonomi Rp.17.200/Liter.
Harga solar dijual oleh Pertamina sebesar Rp.5.150/Liter, jauh diatas harga ekonomi dengan Rp.19.150/Liter. Dengan adanya wacana ini kenaikan harga BBM bersubsidi jenis solar dan BBM juga tidak lepas dari kuota kedua produk tersebut yang kian menipis.
Namun, hingga Juli konsumsi BBM pertalite mencapai 16,8 Juta Kiloliter (KL) atau 73,04% dari total kuota 23 Juta KL. Dengan demikian, hanya tersisa kuota sebanyak 6,2 Juta KL.
Pakar kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menyayangkan keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi Pertalite, Solar subsidi dan pertamax. Adanya kebijakan ini hanya akan menambah beban ke masyarakat yang masih tertekan oleh pandemi Covid-19. Padahal, masih banyak cara lain selain kenaikan harga BBM agar anggaran subsidi energi tak semakin membengkak dan membebani APBN.
Ia menyatakan pemerintah seharusnya menyadari prioritas belanja APBN dalam kondisi sulit seperti sekarang. Salah tau pos belanja yang justru menjadi beban APBN seperti proyek ibu kota negara (IKN), menurut Achmad, seharusnya dialihkan terlebih dulu.
“Terkesan pemerintah sangat kejam, tidak peduli dengan kondisi rakyatnya, dan hanya peduli dengan proyek-proyek mercusuarnya, antara lain ibu kota baru dan kereta api cepat,” kata Achmad pada Sabtu, 3 September 2022.
Menurutnya, sebenarnya pemerintah masih bisa mengambil langkah lain yaitu menggunakan ruang deifsit anggaran diatas 3%. Belanja masih bisa ditambah untuk subsidi dan penyaluran bantuan sosial karena 2022 menjadi tahun terakhir dalam pelebaran defisit APBN.
Lebih jauh Achmad menilai penyaluran bantuan sosial (bansos) senilai Rp 24,17 triliun tidak akan cukup untuk meredam dampak kenaikan harga BBM. Minimnya besaran BLT BBM, bantuan subsidi upah ataupun subsidi transportasi yang diberikan, menurut dia, tidak akan melindungi kelas menengah yang berpotensi menjadi miskin akibat kenaikan harga BBM ini.
Penulis : Anna Rufaida
Prodi : Perbankan Syariah STEI SEBI
Refrensi:
https://nasional.sindonews.com/read/862811/16/bersiap-menghadapi-kenaikan-harga-bbm-bersubsidi-1661137722,
https://bisnis.tempo.co/read/1630136/ekonom-kritik-kenaikan-harga-bbm-pemerintah-hanya-peduli-proyek-mercusuar-ikn-dan-kereta-cepat
