SNP Finance merupakan bagian usaha Columbia,yaitu jaringan ritel yang menawarkan pembelian
barang rumah tangga secara kredit atau cicil. Dalam kegiatannya,SNP Finance yang membiayai pembelian
barang yang dilakukan Columbia dengan sumber pendanaan dari bank. Salah satu dan yang paling besar
berasal dari PT Bank Mandiri Tbk. SNP Finance telah 20 tahun menjadi nasabah Bank Mandiri.
Namun,pada tahun 2016 SNP Finance mengajukan restrukturasi kredit agar bisa mendapat tambahan dana dari bank lain.
PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan berada di Jakarta Pusat,di industri multifinance(pembiayaan)
merupakan entitas kecil yang dari total pembiayaan yang disalurkan tidak lebih dari Rp.5 triliun per tahun.
Karena barang yang dibiayainya pun hanya berupa keperluan yang ada di rumah tangga seperti
kasur,lemari,sofa dan lainnya. Pada Desember 2017 menurut Sistem Informasi Debitur(SID) Bank
Indonesia kategori SNP Finance masih ada di kol 1 dengan status lancar,tapi saat Januari 2018 statusnya
berubah menjadi kol 2. Hal itu berimbas pada timbulnya pertanyaan bank-bank yang sebagai kreditur dan berdampak pada seretnya pembayaran kredit.
Tindakan yang dilakukan SNP Finance untuk mengatasi kredit macetnya yaitu menerbitkan surat
utang berbentuk medium term notes (MTN) yang diperingkat Pefindo,berdasarkan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP Satrio,Bing,Eny & Rekan(Partner Deloitte Indonesia). Yang menjadi kejanggalan yaitu Pefindo menjadikan SNP Finance pada peringkat idA-(single A minus) sejak 2015-2017. Kemudian
peringkat itu dinaikkan menjadi idA (single A) pada 2018 dan juga laporan keuangan tahunan PT.SNP
Finance yang telah diaudit mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) ,padahal saat itu keuangan SNP Finance mulai bermasalah.
Namun,berdasarkan hasil pemeriksaan OJK,SNP Finance terindikasi telah menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai sehingga merugikan banyak pihak. Hal ini berawal dari Akuntan Publik (AP) Marlinna dan Merliyana Syamsul yang melanggar standar audit professional. Dalam mengaudit SNP Finance pada tahun buku 2012- 2016, mereka belum sepenuhnya menerapkan pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan. Akuntan publik tersebut juga belum menerapkan pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen dan juga laporan keuangan tahunan yang telah diaudit digunakan oleh SNP Finance untuk mendapatkan kredit dari bank dan menerbitkan MTN yang berpotensi mengalami gagal bayar atau menjadi kredit bermasalah
